Monday, May 9, 2011

Laporan SPIP dalam LHA

SPIP yang telah dikukuhkan dalam PP 60 Tahun 2008 nampaknya masih mencari bentuk. Lingkungan Pengendalian yang merupakan landasan bagi bangunan SPIP di semua unit KL dan Pemda masih belum jelas bentuk konkritnya. Satgas yang diharapkan mampu memberi raga atas roh yang masih gentayangan pun sepertinya masih kesulitan, meraba-raba atau hanya sekedar menemukan ambisinya untuk sebuah hasil maksimal. Saya ga tau karena ga terlibat, hehe... Biarlah orang-orang pinter saja yang menggodok. Semoga hasilnya bisa aplikatif tidak mengawang-awang. Saya sebagai pelaksana tinggal tunggu hasilnya saja, tunggu perintah mengimplementasikan atau mengevaluasi, tergantung ST atau SK.

Di sini saya mau sedikit urun pendapat aja. Selama ini, meskipun pedoman SPIP belum dilaunching secara resmi, tapi Inspektorat BPKP telah sedikit banyak memetakan parameter-parameter SPIP berdasarkan PP 60. Hasilnya lumayan lah bisa untuk mengevaluasi perwakilan di tahun 2010. Tahun 2011, setelah pergeseran pimpinan di Inspektorat, kebijakan untuk mengevaluasi pelaksanaan SPIP di daerah seolah mundur satu langkah. Alasannya cukup bisa diterima, menunggu pedoman dan juknis dari satgas SPIP. Tapi sampai kapan? Saya lihat ada beberapa KL yang sudah membangun SPIP, sementara BPKP sebagai pengemban amanat SPIP sendiri masih jalan di tempat. Kita mungkin hebat ketika mensosialisasikan PP 60 bahkan meng-asistensi SPIP. Tapi pelaksanaan di dalam bagaimana?

Memang SPIP bukan barang baru. Sistem pengendalian sudah ada sejak dulu dengan beberapa kali berganti nama dan baju. Tapi semua diklain hanya sebatas struktur atau hard control. SPIP merupakan langkah komprehensif membangun sistem pengendalian karena mencakup hard control maupun soft control. SPIP dituntut mampu menghilangkan praktek dan budaya korupsi di semua tingkat, di semua unit. SPIP memiliki unsur Pengendalian Lingkungan yang diharapkan mampu menjawab tantangan itu. SPIP harus dimulai dari lingkungan pengendalian. kalau Lingkungan Pengendalian belum bisa dibuat, yang lain pending. tapi kembali lagi, perangkatnya apa? Mengevaluasinya bagaimana? Saya yakin, sangat sulit menjawabnya. Lingkungan Pengendalian sangatlah abstrak. Mungkin kesulitan itu yang dirasakan tim satgas. Tapi kenapa ga jujur aja sih kalau mengalami kesulitan, bukan menjanjikan hasil yang ga kunjung tiba. Kenapa ga memulai yang gampang-gampang dulu sih?

Masalah lain barangkali katika kita mengaudit satu kegiatan. Bukan satu unit. SPIP memang mewajibkan semua unit untuk melaksanakan. Perangkat-perangkat, SOP-SOP harus dibuat lengkap ala PP 60. Tapi ketika kita berbicara kegiatan dalam DIPA, apakah perangkat-perangkat tersebut sebuah keharusan? Bagaimana kalau kegiatan tersebut cukup dikerjakan oleh 2 orang saja? Kegiatannya simpel kok. Tidak ada bendahara yang dipisahkan dari pencatatnya.

bersambung....

No comments:

Post a Comment